Forum

Total Post :

Posted 13 January 2018 14:00:31 pm


Dinas Kependudukan serta Catatan Sipil (Disdukcapil) telah tidak dapat sekali lagi beralasan kehabisan blangko dalam memberi service ktp elektronik (e-KTP). Sebab, Disdukcapil di tiap-tiap daerah saat ini diharuskan untuk menginformasikan ketersediaan blangko.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan serta Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrullah menyebutkan, keharusan ini mesti dikerjakan oleh semuanya Disdukcapil semua Indonesia. Dari hasil pantauannya, hal semacam ini telah dikerjakan oleh beberapa kepala Disdukcapil. " Tak ada sekali lagi argumen kehabisan blangko. Terkecuali bila di tanyakannya ke kecamatan atau kelurahan, tentu tak ada karna tidaklah sampai sana. Cuma banyak daerah yang telah tiba kecamatan, " tuturnya di Jakarta, Senin (8/1/2018).

Zudan menjelaskan, langkah untuk menginformasikan ketersediaan blangko supaya berlangsung transparansi serta akuntabilitas dalam service e-KTP. Orang-orang juga memperoleh kepastian service. " Ini akan kurangi praktek percaloan karna orang-orang tahu jumlah blangko yang ada. Kita menginginkan selalu perbaiki kwalitas service, " tuturnya.

Dia menyatakan, bila diketemukan dinas yg tidak menginformasikan ketersediaan blangko, orang-orang bisa melaporkannya pada pihak Kemendagri. Dia menyebutkan juga akan menyapa Disdukcapil. Dia memohon supaya daerah tidak menahan-nahan untuk ambil blangko ke pusat. Bila sisa blangko telah menipis, telah semestinya selekasnya memohon ke Kemendagri supaya tidak berlangsung kekosongan blangko. " Untuk menanggung kelancaran service pencetakan, janganlah habis baru lapor, " katanya.

Berkaitan ketersediaan blangko, dia meyakinkan akan tidak berlangsung sekali lagi kekosongan blangko. Sekarang ini ada 2, 7 juta blangko masih tetap ada di pusat. Pemerintah juga merencanakan juga akan lakukan pengadaan sekali lagi th. ini. " Gagasannya juga akan ada pengadaan 18 juta blangko e-KTP th. ini, " ucapnya.

Untuk melindungi ketersediaan blangko, Kemendagri memakai e-katalog. Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo, pemakaian e-katalog ini juga akan meminimalisasi berlangsung tidak berhasil lelang. " Baik hubungannya dengan saat, harga, cost, khusus, serta yang semakin khusus sekali lagi yaitu jumlah ketersediaan barang. Ini benar-benar dengan konkret serta real juga akan tercukupi, " ujarnya.

Disamping itu, Deputi Bagian Monitoring-Evaluasi serta Pengembangan harga hp himax System Info Instansi Kebijakan Pengadaan Barang serta Jasa Pemerintah (LKPP) Sarah Sadiqa menyebutkan kalau pengadaan e-katalog di Kemendagri adalah pertama di tataran bidangal. Menurut dia, sistem pemakaian e-katalog ini lumayan panjang. " (Ketua LKPP) memberikan tugas segera kami lakukan pengawalan spesial. Bahkan juga. dua direktorat ikut serta segera dalam sehari-harinya diskusi dengan Kemendagri. Keinginannya. e-KTP ini dengan sistem cukup bisa kita pertanggungjawabkan, " katanya.

Dia juga menyebutkan system ini juga akan begitu mempermudah Kemendagri. Terlebih keperluan blangko e-KTP dengan volume senantiasa berkembang serta tak ada jumlah yang tentu. " Dukcapil setiap saat memerlukan e-KTP itu telah ada. Tinggal masuk kedalam system serta berbelanja. Jadi memanglah, kita tak akan bicara tentang lelang yang tidak berhasil, " tuturnya.


Showing : 1 Records